Prabowo Targetkan Penutupan 750 BUMN untuk Hemat Rp100 Triliun

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ambisi besar untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara dengan menutup setidaknya 750 badan usaha milik negara (BUMN) dalam periode hingga akhir 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan tata kelola BUMN dan mengurangi pemborosan anggaran yang selama ini menjadi isu krusial. Dalam pertemuan dengan para jurnalis senior dan pakar di Hambalang, Jawa Barat, ia menyatakan bahwa sebanyak 328 perusahaan telah resmi ditutup sejauh ini, dengan dampak langsung berupa penghematan sebesar Rp50 triliun dari biaya operasional.

Prabowo menekankan bahwa penutupan tidak dilakukan secara acak, melainkan fokus pada entitas yang dinilai tidak berjalan efektif atau tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap kinerja negara. Ia menegaskan bahwa BUMN yang sehat dan menguntungkan tetap akan dipertahankan sebagai aset strategis. Dalam paparannya, ia mengungkapkan kekecewaan atas kondisi yang ditemukan, termasuk biaya overhead yang tinggi, seperti gaji eksekutif, sewa gedung, mobil dinas, dan rapat kerja yang berulang kali membebani anggaran negara.

Dari pengalaman awal, ia optimistis bahwa penutupan 700-an BUMN lainnya bisa mencapai penghematan tambahan sebesar Rp50 triliun, sehingga total penghematan mencapai Rp100 triliun dalam lima tahun. Ia mengaku terkejut saat mengetahui jumlah BUMN yang ada mencapai 1.074 entitas, termasuk anak usaha, jauh melampaui perkiraan awal yang hanya sekitar 300 perusahaan. Menurutnya, banyak dari entitas ini telah berubah menjadi alat politik yang dimanfaatkan untuk keuntungan kelompok tertentu.

Prabowo menyampaikan kekhawatiran besar atas praktik pelaporan keuangan yang dimanipulasi demi memperoleh insentif, seperti bonus bagi direksi. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap keuangan negara. Ia mencontohkan bahwa proyek infrastruktur seperti jembatan atau gedung yang dikerjakan swasta akan dikelola secara transparan dan efisien, sedangkan di BUMN justru terjadi pembengkakan anggaran. Ia menegaskan bahwa perlu perubahan mendasar dalam budaya manajemen BUMN agar tidak lagi menjadi sumber dana bagi penguasa, melainkan alat pelayanan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.