Kerusuhan Massal di Ibu Kota Usai RUU Perumahan Darurat Gagal Disetujui

Kendari, ıNarasikita - Kerusuhan melanda ibu kota dan kota-kota besar Spanyol pada Senin, 5 Oktober 2026, menyusul kegagalan parlemen dalam menyetujui undang-undang perumahan darurat. Aksi massa yang dimulai sebagai protes damai berubah menjadi kerusuhan saat ketegangan memuncak akibat kenaikan harga sewa yang tak terkendali dan krisis akses perumahan yang semakin mendesak. Warga dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan, menuntut kebijakan pemerintah yang lebih progresif dan protektif terhadap penyewa rumah.

Demonstrasi terjadi secara serentak di Madrid, Valencia, dan Barcelona, dengan titik kumpul utama di area strategis seperti dekat Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. Di lokasi tersebut, yang sedang menjadi pusat pertemuan industri real estat, terjadi bentrokan sengit antara massa dan aparat keamanan. Beberapa demonstran merusak barikade dan melemparkan benda ke arah petugas, memicu respons tegas dari kepolisian.

Rekaman dan laporan menyebutkan bahwa polisi menggunakan tembakan peluru karet untuk membubarkan kerumunan. Akibat kekerasan tersebut, sembilan petugas mengalami luka dan lima orang ditangkap. Kekerasan yang terjadi menunjukkan eskalasi tajam dalam konflik sosial yang sudah lama mengendap, terutama di tengah meningkatnya ketimpangan akses terhadap hunian layak.

Di Madrid, jumlah peserta aksi mencatatkan angka yang sangat tinggi, dengan serikat penyewa melaporkan partisipasi hingga 500.000 orang, sementara otoritas pemerintah mengonfirmasi jumlah yang lebih rendah, sekitar 70.000 orang. Meskipun angka berbeda, kedua pihak sepakat bahwa aksi ini merupakan bentuk protes paling besar dalam beberapa tahun terakhir terhadap kebijakan perumahan. Kegagalan RUU perumahan darurat menjadi simbol ketidakmampuan sistem politik menangani krisis yang telah mengancam stabilitas sosial.

Tujuan utama aksi ini adalah menekan pemerintah agar segera mengesahkan undang-undang perlindungan penyewa, menetapkan batas maksimal kenaikan sewa, serta mendorong pembangunan perumahan sosial. Kegagalan legislasi di parlemen justru memperkuat perasaan kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang diharapkan menjadi penjaga keadilan sosial.