Konser Bocelli di Borobudur Dicabut Izinnya, Fadli Zon Minta Evaluasi Kebijakan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah pusat kini menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pariwisata menyusul pencabutan rekomendasi izin konser tenor Italia Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Magelang, yang dijadwalkan pada 31 Oktober 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan belum mendapat informasi resmi mengenai keputusan Polresta Magelang tersebut, yang disampaikan dalam audiensi dengan kelompok masyarakat pada Selasa (13/10). Ia menyatakan akan menunggu hasil koordinasi antarlembaga sebelum memberikan sikap lebih lanjut.

Fadli menegaskan prinsip pemerintah dalam mendukung kegiatan yang mendorong kemajuan kebudayaan dan ekonomi berbasis budaya. Menurutnya, konser di kawasan cagar budaya seperti Borobudur, selama dilakukan dengan pengelolaan yang tepat, justru bisa menjadi momen penting dalam memperkenalkan warisan nasional ke kancah internasional. Ia menyebut bahwa keberadaan konser semacam ini perlu dilihat dari sisi nilai budaya, bukan hanya aspek perizinan.

Pencabutan izin ini didahului penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyoroti keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel pada 2010 dan konsernya di Tel Aviv pada 2022. MUI meminta pemerintah meninjau kembali rencana konser tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara kebebasan seni dan pertimbangan politik dalam konteks budaya.

Pihak pengelola Taman Wisata Borobudur (TWB) menyatakan belum memutuskan kelanjutan acara, meski konser di Jakarta pada 3 November 2026 tetap berjalan sebagai bagian dari tur dunia Romanza 30th Anniversary. Fadli Zon menekankan pentingnya komunikasi antarlembaga, termasuk Kementerian Kebudayaan dan InJourney Destination Management (IDM), dalam menangani isu-isu sensitif seperti ini. Ia menilai perlu dilakukan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berdampak pada kebijakan budaya nasional.