Literasi Keuangan RI Capai 69%, Inklusi Melebihi 93%

Kendari, ıNarasikita - Angka literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 69%, sementara tingkat inklusi keuangan melampaui angka 93%, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan akses dan pemahaman keuangan rakyat. Capaian ini dirilis dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Data ini menegaskan bahwa upaya pemerintah dan lembaga terkait telah berdampak nyata dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa hasil survei tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia menyoroti sinergi kuat antara OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku jasa keuangan sebagai kunci keberhasilan. Dalam kesempatan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Convention Centre, 22 Oktober 2026, ia menyebutkan bahwa inisiatif strategis telah menghasilkan dampak langsung di berbagai sektor ekonomi.

Salah satu program unggulan yang mencatat hasil konkret adalah program Kredit Melawan Rentenir, dengan total penyaluran mencapai Rp64 triliun. Selain itu, pembiayaan untuk sektor prioritas telah menyerap Rp54 triliun, terutama untuk mendukung UMKM dan pelaku ekonomi mikro. Program 1 Rekening 1 Pelajar juga terus diperluas, dengan pelaksanaan edukasi keuangan kepada anak-anak di sekolah-sekolah, mulai dari pendirian rekening sederhana dengan modal awal Rp5.000 yang didukung oleh bank nasional, bank daerah, dan institusi keuangan lainnya.

Dalam periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit telah menjangkau 2,1 juta debitur dengan nilai total Rp53 triliun. Proses ini melibatkan 350 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bank pembangunan daerah (BPD), bank perekonomian rakyat (BPR), dan lembaga pembiayaan. Friderica menegaskan komitmen OJK untuk melanjutkan upaya inklusi keuangan dengan membangun Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, sebagai wujud realisasi amanat pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil dalam meningkatkan kesejahteraan melalui sistem keuangan yang inklusif dan terjangkau.