MBG Picu Keracunan Siswa, KNPI Sultra Minta Penyelidikan Tuntas

Kendari, ıNarasikita - Insiden keracunan massal terjadi di SMAN 1 Tongauna, Kabupaten Konawe, setelah puluhan siswa mengalami gejala sakit usai menyantap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari Ketua KNPI Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman, yang menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh dibiarkan berlalu hanya dengan permintaan maaf. Ia menekankan bahwa MBG merupakan program nasional strategis yang harus dijaga kualitas dan keamanannya, bukan malah menjadi ancaman bagi kesehatan pelajar.

Agus menyoroti sistem pengawasan yang longgar di seluruh rantai distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian di sekolah. Ia menilai bahwa kegagalan ini bukan sekadar kejadian teknis, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola yang sistemik. “Ketika anak-anak menjadi korban dari program yang seharusnya menjaga kesehatan, ini adalah kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya,” tegasnya, menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi.

Ia mendesak aparat penegak hukum, Badan Gizi Nasional, serta Dinas Kesehatan untuk melakukan penyelidikan mendalam dan transparan. Jika terbukti adanya kelalaian, sanksi pidana harus diberlakukan tanpa terkecuali, terlepas dari status program prioritas. Agus menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perlindungan terhadap siapa pun yang terlibat dalam kegagalan sistemik tersebut.

Untuk mencegah kejadian serupa di wilayah lain, KNPI Sultra meminta audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi ini. Hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memantau proses reformasi. “Satu titik gagal, berarti seluruh jaringan harus diperiksa,” tegasnya, menekankan pentingnya respons cepat dan sistemik.

Sebagai langkah konkret, KNPI Sultra membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dalam pelaksanaan MBG di Sultra. Organisasi ini siap mengawal kasus ini bersama pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan aparat penegak hukum hingga tuntas. “Anak-anak Sultra berhak atas makanan yang aman dan terjamin. MBG harus diselamatkan dengan tata kelola yang profesional, bukan dibiarkan menjadi beban moral,” pungkasnya.