Menteri Jepang Undur Diri Usai Skandal Anggaran dan Kampanye Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Kazuo Yana, yang menjabat sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan setelah munculnya rekaman suara yang mengungkap pernyataannya pada Mei lalu. Dalam pertemuan tertutup anggota Partai Demokrat Liberal di Ohtawara, Yana menyebut bahwa ia memutuskan memotong anggaran perbaikan jalan di Kota Nasukarasuyama dan Nakagawa karena kedua wali kota tersebut tidak mendukungnya dalam pemilu parlemen Februari. Pernyataan itu kemudian bocor ke publik melalui whistleblower pada Oktober, memicu gelombang protes dari masyarakat dan partai oposisi.

Yana menyatakan bahwa keputusan mengundurkan diri didasarkan pada kewajiban untuk menjaga fokus pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertanian tanpa gangguan politik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang resmi untuk memotong anggaran daerah, namun tetap meminta maaf atas sikap yang dianggap tidak pantas. Meskipun begitu, kritik dari partai oposisi dan internal LDP menyatakan bahwa tindakan Yana telah menyalahgunakan posisi kekuasaan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Selain skandal anggaran, beberapa media Jepang juga melaporkan bahwa Yana diduga mengatur transportasi gratis bagi pendukungnya selama kampanye pemilu. Praktik tersebut diperkirakan melanggar Undang-Undang Pemilu Jabatan Publik, yang melarang penggunaan dana publik untuk kepentingan kampanye pribadi. Oposisi menilai tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap integritas politik dan menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut.

Perdana Menteri Sanae Takaichi mengakui tanggung jawab atas penunjukan Yana dan menyatakan penyesalannya atas situasi yang terjadi. Ia menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin negara bertanggung jawab atas semua keputusan kabinet, termasuk penunjukan menteri. Takaichi mengumumkan akan mengumumkan pengganti Yana pada hari berikutnya, Kamis, 15 Oktober, sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap kabinetnya.