MUI Minta Konser Bocelli Dibatalkan karena Dukungan pada Israel

Kendari, ıNarasikita - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan pembatalan rencana konser musisi Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan digelar di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November mendatang. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa kehadiran seniman yang dianggap mendukung kebijakan Zionisme tidak sesuai dengan prinsip keberpihakan Indonesia terhadap kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga posisi nasional yang jelas terhadap isu Palestina.

Sudarnoto menyoroti dua peristiwa kunci dalam rekam jejak Bocelli yang menjadi dasar penolakan. Pertama, pada 2010, Bocelli terlibat dalam acara penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles. Kedua, ia pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022, kota yang dianggap simbol kebijakan pemerintah Israel terhadap Palestina. Menurut MUI, tindakan-tindakan tersebut mencerminkan dukungan yang tidak netral, sehingga tidak layak didukung oleh Indonesia sebagai negara yang secara historis menolak penjajahan dan penindasan.

Pihak MUI juga menyayangkan dugaan dukungan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan serta Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan Bocelli. Mereka menilai bahwa keuntungan ekonomi dari konser tersebut tidak sebanding dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang harus dipertahankan. "Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," tegas Sudarnoto, menekankan bahwa kehadiran tokoh yang terlibat dalam pendanaan militer Israel tidak layak di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah menolak permohonan visa bagi musisi Israel Houghton yang diduga memiliki afiliasi dengan Israel. Keputusan itu diambil setelah koordinasi lintas lembaga, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan Kementerian Kebudayaan. Pemerintah menyatakan bahwa kegiatan yang berpotensi merusak perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperbolehkan di Indonesia, termasuk event yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat citra negara penjajah.