OJK Pantau Perubahan Kendali Bank Saat Isu Akuisisi Beredar

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kembali komitmen untuk memantau setiap perubahan signifikan dalam kepemilikan saham pengendali di sektor perbankan, terutama dalam konteks isu yang beredar mengenai rencana akuisisi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Dalam pernyataan resmi, OJK menyatakan bahwa setiap transaksi yang berpotensi mengubah kontrol perusahaan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada transaksi saham, tetapi juga mencakup dampak terhadap risiko operasional, konsentrasi kredit, hubungan dengan pihak terkait, serta kualitas tata kelola perusahaan. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah penumpukan risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

Pihak OJK menekankan bahwa stabilitas industri perbankan saat ini masih kuat, didukung oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang sehat, serta penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dian menegaskan bahwa kebijakan pengawasan akan tetap berlaku untuk setiap aksi korporasi, konsolidasi, atau perubahan struktur kepemilikan yang berpotensi memengaruhi persaingan pasar dan kinerja bank secara keseluruhan.

Sebelumnya, bank yang disebut sebagai objek isu — PT Bank Central Asia Tbk. — telah secara tegas membantah informasi yang beredar di media sosial. Melalui pernyataan resmi dari EVP Corporate Communication & Social Responsibility, Hera F. Haryn, disampaikan bahwa informasi mengenai rencana akuisisi atau aksi korporasi tertentu terhadap BCA adalah tidak benar. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil informasi dari sumber yang tidak jelas.

OJK dan BCA bersama-sama menekankan pentingnya transparansi dan keakuratan informasi dalam ekosistem keuangan. Masyarakat diminta mengakses data dan perkembangan terkini hanya dari sumber resmi, seperti situs perusahaan atau media yang telah terverifikasi, untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan.