Pakistan Perketat Kewajiban Ekspor Otomotif, Jepang Angkat Keberatan di WTO

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Pakistan telah menyetujui kebijakan baru dalam kerangka Automotive Industry Development Policy (AIDP) 2026–31, yang menaikkan kewajiban ekspor bagi produsen lokal dari 10 hingga 12 persen dari nilai kendaraan produksi pada 2031. Kebijakan ini, yang disahkan oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif setelah persetujuan kabinet, bakal berlaku setelah detail teknis diumumkan secara resmi. Produsen yang gagal memenuhi target tersebut berpotensi dihukum dengan sanksi kepabeanan atau bahkan pencabutan izin operasional.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari AIDP sebelumnya yang berakhir pada 30 Juni, dengan mekanisme yang mengaitkan izin produksi dan insentif impor komponen dengan kinerja ekspor. Target ekspor sektor otomotif ditetapkan mencapai US$4,6 miliar atau setara Rp81,8 triliun (kurs Rp17.788), termasuk insentif untuk produksi kendaraan energi baru. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketegangan dagang karena dianggap menguntungkan merek asal Tiongkok, sementara produsen Jepang mengalami tekanan berlipat ganda.

Jepang telah menyampaikan keberatan resmi kepada World Trade Organization (WTO) sejak 2024, menegaskan bahwa revisi kebijakan AIDP 2026–31 harus selaras dengan aturan WTO, terutama dalam hal pemberian izin manufaktur. Pihak Jepang menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi. Di sisi lain, Pakistan membantah tudingan diskriminatif dan menegaskan bahwa regulasi tersebut sesuai dengan aturan WTO. Wakil Ketua Senior PAAPAM, Sheryar Qadir, menyatakan bahwa Jepang telah memperingatkan secara resmi, termasuk potensi gugatan di WTO.

Beberapa pemain industri menyampaikan kekhawatiran terkait ketimpangan kebijakan. Aamir Allahwala, CEO Tecno Auto Glass, menyoroti bahwa mobil Jepang rakitan di Pakistan menggunakan komponen lokal hingga 65 persen, dengan pembelian lokal senilai US$720 juta. Sebaliknya, mobil China nyaris tidak menggunakan komponen lokal, sementara mobil Korea hanya 20–25 persen. Ia menilai insentif fiskal dan standar kepatuhan yang lebih longgar bagi produsen China menciptakan ketidakseimbangan. Perusahaan seperti Indus Motor, yang memproduksi Toyota di Pakistan, menghadapi potensi bea masuk tambahan hingga US$265 juta akibat dugaan gagal memenuhi target ekspor selama empat tahun terakhir, dan kini tengah menggugat kebijakan tersebut di pengadilan lokal.

Ahli industri dari Karachi, Noman Ahmed Said, menyatakan target ekspor yang tinggi terlalu ambisius mengingat biaya produksi yang tinggi, akses pembiayaan terbatas, dan pasar domestik yang terbatas. Ia menekankan bahwa dorongan ekspor harus berasal dari daya saing yang kuat, bukan dari paksaan regulasi. Allahwala menyarankan agar pemerintah fokus memperbaiki ekosistem manufaktur agar perusahaan mau mengekspor secara sukarela, bukan melalui pembatasan impor atau sanksi.