70 Juta Anak Indonesia Harus Terlindungi dari Dampak AI

Kendari, ıNarasikita - Di tengah percepatan transformasi digital global, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan kekhawatiran serius atas keterpaparan 70 juta anak di Indonesia terhadap potensi bahaya yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan. Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional di sela Sidang Umum PBB, menekankan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi korban tak sadar dari inovasi teknologi yang terus berkembang tanpa pengawasan.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak bukanlah tanggung jawab tunggal pihak mana pun, melainkan harus menjadi komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Dari orang tua hingga platform digital, dari pemerintah hingga institusi pendidikan, semua harus berperan aktif dalam memastikan bahwa teknologi AI tidak merusak hak dasar anak, termasuk privasi, keselamatan, dan kesejahteraan.

Indonesia turut serta dalam inisiatif Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI yang digagas oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis, Perdana Menteri Spanyol, Presiden Kenya, dan Perdana Menteri Australia. Dalam forum tersebut, koalisi meluncurkan roadmap strategis 2026–2027 yang mencakup penguatan privasi sejak desain teknologi, standar pengujian, literasi digital, serta mekanisme penanganan penyalahgunaan AI seperti deepfake dan konten kekerasan seksual terhadap anak.

Menkomdigi menegaskan bahwa pembentukan tata kelola AI harus memasukkan kepentingan anak sebagai elemen krusial. Ia menekankan bahwa dunia sedang menyusun aturan dasar untuk AI, dan Indonesia berkomitmen agar suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses pembentukan kebijakan global. Perlindungan anak bukan pilihan, melainkan kewajiban kolektif yang harus diwujudkan sejak dini.