Pemerintah Bisa Hemat Rp17,9 Triliun dengan Desil untuk Bansos

Kendari, ıNarasikita - Penerapan sistem desil dalam pendistribusian bantuan sosial dinilai mampu mengurangi pemborosan anggaran sebesar Rp14,4 triliun hingga Rp17,9 triliun per tahun. Temuan ini muncul dari analisis mendalam terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam konteks alokasi anggaran sebesar Rp78 triliun pada tahun 2025. Dari total anggaran tersebut, ditemukan bahwa 45 persen tidak tepat sasaran, sementara 55 persen berhasil mencapai penerima yang layak.

Keberhasilan identifikasi ketidakakuratan tersebut berawal dari terbukanya akses data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Tenaga Ahli Kementerian Sosial, keberadaan data terintegrasi menjadi kunci dalam menilai kualitas target penerima bantuan. “Ketidakakuratan bukan karena data tertutup, justru karena data terbuka dan bisa dianalisis secara menyeluruh,” ujarnya dalam paparan di Politeknika Statistik STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Penerapan desil diharapkan menjadi alat strategis untuk memperbaiki akurasi dalam menentukan penerima bantuan. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat ketergantungan ekonomi, sehingga hanya yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan dukungan. “Desil menjadi kunci untuk memastikan bahwa pilihan penerima bukan sekadar asumsi, tetapi berbasis data yang terukur dan transparan,” tambahnya.

Pendekatan berbasis target memang menuntut ketepatan tinggi dalam pengelolaan data. Tanpa sistem yang kuat, risiko penyaluran yang tidak tepat akan terus mengancam efisiensi anggaran. Dengan desil, pemerintah tidak hanya memperbaiki distribusi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial.