Pemerintah Daerah Diminta Dorong Aktivasi SPPG di Wilayah Prioritas

Kendari, ıNarasikita - Kepala Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan gizi melalui aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Ia menyampaikan bahwa rekomendasi dari pemimpin daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan lokasi penyebaran SPPG, terutama di kawasan yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Pengembangan SPPG, kata dia, dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting secara signifikan, terutama di wilayah yang sebelumnya minim layanan gizi terpadu. Ia menegaskan bahwa aktivasi SPPG bukan hanya sekadar penambahan lokasi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang dalam penguatan sistem pemenuhan gizi nasional.

Dalam acara peresmian serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah Bali, Kalimantan, dan Aceh Besar, Kepala BGN berdialog daring dengan sejumlah kepala daerah. Dialog tersebut menjadi forum penting untuk menyampaikan realita lapangan, tantangan operasional, serta harapan terhadap peningkatan layanan gizi. Banyak daerah menyampaikan bahwa kondisi gizi masyarakat masih mengkhawatirkan, sehingga dukungan dari pusat sangat dibutuhkan.

Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, menyampaikan bahwa tingkat stunting di wilayahnya mencapai 24 persen, menunjukkan urgensi intervensi gizi yang lebih masif. Ia menyambut baik aktivasi SPPG sebagai langkah konkret dalam menurunkan angka tersebut. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan apresiasi atas penambahan 37 SPPG baru dan meminta agar perhatian lebih besar diberikan pada daerah 3T lainnya yang belum terjangkau.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan gizi yang berdampak pada kualitas SDM nasional. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan layanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah terpencil dan berisiko tinggi, sehingga menciptakan generasi sehat dan produktif di masa depan.