Pemerintah Siapkan Perlindungan Siber Hadapi Era Kuantum

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia menekankan urgensi memperkuat sistem keamanan siber menyusul perkembangan pesat teknologi komputasi kuantum yang berpotensi melemahkan enkripsi tradisional. Dalam acara strategis di Jakarta, pejabat pemerintah menegaskan bahwa antisipasi terhadap ancaman siber di era kuantum harus menjadi bagian integral dari strategi nasional, terutama mengingat tingginya ketergantungan masyarakat dan sektor ekonomi terhadap layanan digital. Kesiapan ini diperlukan agar infrastruktur digital tetap aman dan dapat dipercaya oleh publik.

Nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat, dengan proyeksi nilai gross merchandise value (GMV) mencapai US$100 miliar pada 2025—naik 14 persen dari tahun sebelumnya—dan diperkirakan melonjak menjadi US$340 miliar pada 2030. Di sisi lain, transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada kuartal III 2025, tumbuh 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menekankan perlunya perlindungan data yang lebih kuat agar kepercayaan publik tidak terganggu oleh risiko kebocoran atau gangguan siber.

Ancaman utama yang kini menjadi perhatian adalah skenario "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL), di mana data terenkripsi saat ini dikumpulkan untuk dibuka di masa depan ketika komputasi kuantum telah matang. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC)—metode enkripsi yang tahan terhadap serangan komputer kuantum—sebagai langkah strategis. Penerapannya bukan sekadar pergantian algoritma, melainkan melibatkan pemetaan sistem kritis, penyiapan SDM, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan layanan publik.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kemandirian teknologi nasional, meskipun tetap membuka kerja sama internasional dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan China dalam pengembangan kecerdasan buatan. Upaya ini sejalan dengan rencana penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada November, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas digital regional dan menaikkan nilai ekonomi digital kawasan dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun.

Komitmen terhadap keamanan siber ini merupakan bagian dari Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Dengan membangun ekosistem digital yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan, pemerintah bertujuan agar pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya berfokus pada volume transaksi, tetapi juga didukung oleh ketahanan teknologi dan kemampuan adaptif terhadap ancaman baru.