Pemprov Kaltim Dorong Literasi Keuangan untuk Perkuat Ekonomi Rakyat

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen kuat dalam memperluas akses keuangan formal melalui peningkatan literasi keuangan yang menyeluruh. Dalam perhelatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2026 di Samarinda, Sekretaris Daerah provinsi, Sri Wahyuni, menekankan bahwa edukasi keuangan bukan sekadar wawasan, melainkan fondasi penting untuk kemandirian ekonomi rakyat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltimtara ini mengusung tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas”, menandai upaya sistematis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman serta sesuai kebutuhan. Sri Wahyuni menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap manajemen keuangan akan membantu masyarakat menghindari risiko seperti penipuan, investasi bodong, dan pinjaman online ilegal.

OJK Kaltimtara mencatat sebanyak 2.272 aduan dari masyarakat, dengan mayoritas terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang menunjukkan perlunya edukasi yang lebih agresif. Kepala OJK Kaltimtara, Misran Pasaribu, mengungkapkan adanya tren baru dalam kejahatan finansial, seperti penipuan berkedok asmara atau *love scam*, yang kian marak di wilayah tersebut. Untuk itu, masyarakat didorong menerapkan prinsip 2L—Legal dan Logis—sebelum melakukan transaksi keuangan.

Dalam waktu 24 jam, korban kejahatan siber diminta segera melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk meminimalkan kerugian. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen, melampaui target RPJMN, sementara literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Pemprov Kaltim berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat untuk mewujudkan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.