Pengadaan Bus Listrik Dukung Transisi Hijau Lewat Kredit Karbon

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah diminta mendorong pemanfaatan kredit karbon sebagai instrumen pendanaan strategis untuk mempercepat pengadaan bus listrik di seluruh wilayah Indonesia. Usulan ini disampaikan oleh perwakilan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dalam forum bertajuk Powering Indonesia's Future: Green Cars. Menurutnya, pendekatan alternatif ini telah terbukti efektif di Thailand, di mana hasil perdagangan karbon digunakan untuk membeli ribuan bus listrik melalui kerja sama dengan pihak swasta internasional, termasuk pemerintah Swiss.

Kunci keberhasilan skema ini, menurut narasumber, terletak pada kejelasan regulasi dan arahan dari pemerintah pusat. Tanpa kebijakan yang terukur, pelaku daerah dan industri sulit merancang rencana jangka panjang. Diperlukan kerangka hukum yang memungkinkan pemanfaatan kredit karbon secara transparan dan terukur, agar setiap pemda dapat mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan transportasi berkelanjutan.

Untuk memperkuat daya tawar, diperlukan peta jalan nasional yang konkret. Jika pemerintah menetapkan target pengadaan 6.000 bus listrik hingga 2030, angka ini dapat menjadi dasar negosiasi dengan produsen. Dengan menyusun alokasi berdasarkan wilayah—seperti 1.000 unit untuk Jakarta, 500 untuk Medan, dan lainnya—ketersediaan armada bisa direncanakan secara terkoordinasi, menekan biaya, dan mendorong komitmen industri.

Forum yang membahas transisi energi dan mobilitas rendah emisi ini dihadiri sejumlah tokoh dari sektor publik dan swasta, termasuk perwakilan kementerian, pelaku industri, hingga akademisi. Diskusi menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan, inovasi teknologi, kesiapan infrastruktur, dan keterlibatan pelaku pasar dalam membangun ekosistem transportasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif.