Pengembang Properti Australia Tengah Krisis, Ratusan Proyek Terancam Gagal

Kendari, ıNarasikita - Perusahaan pengembang properti Bathla Group yang berbasis di Western Sydney kini berada dalam fase kritis setelah memasuki proses administrasi sukarela, sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan pihak independen mengambil alih manajemen perusahaan dalam upaya menyelamatkan keberlangsungan operasional. Proses ini dilakukan menyusul tekanan keuangan yang semakin memburuk, di mana perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur. Sejak penerapan administrasi, kondisi finansial Bathla terus merosot, memicu ketidakpastian besar terhadap kelanjutan proyek-proyek yang sedang berjalan.

Hanya lima dari sekitar 40 kreditur yang bersedia menyuntikkan dana segar senilai A$3 juta hingga A$5 juta (sekitar Rp37,8 miliar-Rp63,1 miliar) untuk menjaga aktivitas konstruksi berjalan selama dua pekan ke depan. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan awal sekitar A$20 juta (Rp252,1 miliar) yang dibutuhkan untuk menjaga operasional selama lima minggu. Akibatnya, lebih dari 60% dari sekitar 350 karyawan telah dirumahkan, sementara sebagian besar proyek dihentikan sementara, dengan nasib masing-masing ditentukan oleh kreditur yang bersangkutan.

Beberapa kreditur seperti 360 Capital Mortgage REIT, Ray White Capital, Leda, Balmain, dan Woodbridge Capital telah menunjuk receiver atau mengambil kendali atas aset tertentu. Strategi yang diambil bervariasi: sebagian memilih menjual aset, sementara yang lain berupaya menyelesaikan proyek yang hampir selesai agar transaksi dengan pembeli bisa dipenuhi. Dalam kasus satu proyek yang dijamin oleh 72 unit apartemen hampir selesai, kreditur memilih melanjutkan pembangunan untuk menyelesaikan kontrak dengan pembeli, sebelum menjual sisa unit.

Meski demikian, upaya penyelamatan masih terus dievaluasi. Teneo, administrator yang ditunjuk, sedang meninjau berbagai opsi, termasuk restrukturisasi atau pembiayaan kembali 25 lahan yang belum dikembangkan bernilai sekitar A$1 miliar. Proposal dari sindikasi investor yang didukung oleh investor Jepang sempat diluncurkan, namun ditarik karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai struktur perusahaan dan kebutuhan penilaian ulang aset. Keberadaan pendiri Bathla, Bhart Bhushan, juga menjadi pertimbangan krusial dalam rencana tersebut.

Pemerintah Negara Bagian New South Wales menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan Bathla merupakan tanggung jawab kreditur, bukan pemerintah. Mereka menekankan fokus pada perlindungan pembeli dan penyelesaian proyek yang masih layak dilanjutkan, tetapi menolak intervensi dengan dana publik. Dengan semakin banyak proyek yang diambil alih secara terpisah, kemungkinan Bathla kembali menjadi satu entitas yang utuh sangat kecil. Masa depan perusahaan kini bergantung pada keputusan kreditur dan efektivitas manajemen administrator dalam menjaga nilai aset.