Demonstrasi Besar di Kongo Tuntut Penolakan Perpanjangan Jabatan Presiden

Kendari, ıNarasikita - Ribuan warga Republik Demokratik Kongo turun ke jalan pada Rabu (16/9/2026) untuk mengekspresikan penolakan terhadap rencana perubahan konstitusi yang memungkinkan Presiden Felix Tshisekedi mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Aksi yang berlangsung di ibu kota, Kinshasa, serta sejumlah kota utama, menunjukkan ketegangan sosial yang memuncak atas kebijakan yang dinilai mengancam stabilitas demokrasi negara.

Demonstran, sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan tokoh oposisi, membawa spanduk serta bendera partai politik sebagai simbol perlawanan terhadap tindakan yang mereka anggap sebagai upaya perpanjangan kekuasaan. Kekerasan terjadi saat massa yang awalnya berjalan damai terlibat bentrokan dengan kelompok pendukung pemerintah, memicu respons tegas dari aparat keamanan.

Petugas kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, sementara laporan menyebutkan adanya tembakan peringatan yang dilakukan di wilayah pusat kota. Kondisi memburuk di beberapa titik, dengan kerusakan properti dan sejumlah luka ringan dilaporkan dari sisi demonstran dan petugas. Aksi tersebut digerakkan oleh Coalition Article 64 (C64), sebuah aliansi oposisi yang aktif menentang amandemen konstitusi yang dinilai merugikan prinsip kebebasan dan transparansi politik.

Pihak oposisi menegaskan bahwa perubahan konstitusi yang sedang digodok berpotensi membuka jalan bagi pemimpin saat ini untuk memperpanjang masa jabatan tanpa batas, yang dianggap melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan rotasi kekuasaan. Mereka menekankan pentingnya menjaga konsensus konstitusional dan menolak segala bentuk manipulasi sistem untuk kepentingan pribadi.

Aksi massa ini menjadi cerminan ketegangan politik yang kian memuncak dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa perubahan konstitusi merupakan bagian dari proses demokratis yang terbuka, oposisi dan masyarakat sipil tetap mempertanyakan legitimasi serta transparansi dari usulan tersebut.