Polri Dinilai Sukses Jaga Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Kendari, ıNarasikita - Pada 27 Agustus 2026, penyampaian aspirasi publik berjalan dalam suasana kondusif, menjadi bukti nyata bahwa Polri mampu menjalankan peran sebagai penjaga demokrasi melalui pendekatan pengamanan yang terukur dan responsif. Pengamat kebijakan publik Faisal Lohy menilai keberhasilan tersebut tak lepas dari komitmen institusi kepolisian dalam menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai, sekaligus menjaga ketertiban umum. Ia menekankan bahwa kelancaran aksi tersebut mencerminkan efektivitas operasional Polri dalam menghadapi dinamika massa.

Namun, di balik pencapaian itu, Faisal menyampaikan bahwa evaluasi terhadap kemampuan deteksi dini masih diperlukan. Ia mencatat bahwa kerusuhan kerap muncul pada akhir sesi aksi, menunjukkan adanya celah dalam identifikasi kelompok yang berpotensi memicu kekacauan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas intelijen dan analisis situasi secara dini menjadi kunci untuk mencegah eskalasi. Ia juga memperingatkan dampak dari informasi liar yang tersebar luas di media sosial, yang dapat mempercepat penyebaran provokasi dan mengganggu stabilitas di lapangan.

Syaufuan Rozi, peneliti senior BRIN, menyoroti perubahan paradigma dalam penanganan aksi massa, khususnya dalam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ia menjelaskan bahwa massa yang hadir terbagi dalam tiga periode waktu, dengan sesi malam menjadi titik krusial karena didominasi kelompok anarko. Namun, Polri dinilai telah mampu mengenali pola dan membedakan karakteristik kelompok, sehingga mampu menangani masing-masing secara berbeda. Pendekatan diferensial ini menunjukkan kemampuan analitis dan strategis yang lebih matang dibandingkan masa lalu.

Syaufuan juga menyarankan strategi mitigasi konflik yang tidak selalu berupa penindakan langsung. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah menarik pasukan dari area konflik untuk menghilangkan ruang bagi eskalasi, sehingga kelompok anarko kehilangan momentum dan lawan. Pendekatan ini, menurutnya, lebih efektif dalam mencegah kekerasan tanpa mengorbankan kewibawaan institusi. Dengan demikian, penanganan aksi bukan sekadar soal kekuatan, tetapi juga kecermatan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

Fauzan Ohorella, pegiat demokrasi, memberikan apresiasi terhadap pendekatan persuasif yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Ia menilai pergeseran dari pendekatan represif ke pendekatan dialogis menjadi indikator penting dalam menjaga ruang demokrasi. Menurutnya, negara harus menjamin hak menyampaikan pendapat, sekaligus menjamin tidak adanya eksploitasi ruang tersebut untuk tindakan kekerasan. Komitmen ini, lanjutnya, harus terus dipertahankan dan diperkuat melalui pelatihan, koordinasi, dan pemetaan risiko yang lebih akurat.