Prabowo Dorong Bank Milik Negara Wujudkan Revitalisasi Industri Tekstil

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan perbankan negara dalam memperkuat sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya melalui pembiayaan untuk modernisasi mesin produksi yang telah usang. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, di mana digagas sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa bank-bank anggota Himbara diminta kembali memberikan dukungan pembiayaan kepada industri TPT, yang sebelumnya dinilai mengalami stagnasi. Ia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur produksi menjadi kunci utama untuk mengembalikan kejayaan sektor ini, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi lama.

Selain pembiayaan, pemerintah juga menyusun kebijakan insentif, termasuk pembebasan pajak dalam periode tertentu (tax holiday) dan pengurangan beban pajak (tax allowance), sebagai alat untuk menarik investasi dan mendorong ekspansi produksi. Langkah ini dirancang agar industri TPT dapat bersaing lebih baik dengan produk impor dari negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah.

Untuk mempercepat integrasi rantai produksi, Danantara akan menyiapkan kawasan khusus yang menghubungkan seluruh proses dari hulu hingga hilir. Kawasan ini akan dikelola dengan teknologi tinggi dan sistem efisien, memungkinkan peningkatan produktivitas sekaligus pengurangan biaya operasional. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem industri yang kokoh dan berkelanjutan.

Pada rapat terbatas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa industri TPT memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap PDB, menyerap empat juta tenaga kerja, serta mampu mencatatkan nilai ekspor mencapai 12 miliar dolar AS. Upaya revitalisasi ini juga mencakup harmonisasi tarif, kemudahan akses bahan baku, serta penertiban praktik impor yang merugikan industri dalam negeri.