Jumat, 2 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan Pimpin Bakom RI

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom RI, menggantikan Muhammad Qodari yang kini menjabat di Wantimpres.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 2 Oktober 2026, 17.35 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 3x dibuka
Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan Pimpin Bakom RI📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10). Pelantikan ini menandai pergantian kepemimpinan di lembaga komunikasi strategis pemerintah yang baru dibentuk dalam masa kepemimpinannya. Fadli Hartono dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Bakom, mendampingi Syahganda dalam menjalankan tugas operasional.

Jabatan Kepala Bakom sebelumnya diisi oleh Muhammad Qodari, yang kini beralih tugas menjadi Sekretaris sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pergantian ini merupakan bagian dari struktur organisasi baru yang dirancang untuk memperkuat koordinasi komunikasi kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Bakom memiliki peran krusial dalam menyampaikan pesan resmi pemerintah, memastikan konsistensi narasi, serta membangun pemahaman publik terhadap program strategis negara.

Syahganda Nainggolan, yang kini menjabat sebagai kepala Bakom, memiliki latar belakang aktivis dan pernah menjadi tokoh dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia pernah ditahan pada 2020 karena cuitan yang dianggap memicu ketegangan saat aksi demo Omnibus Law, dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Depok. Ia dibebaskan dari Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada Agustus 2021. Setelah masa penahanan, ia fokus pada kegiatan riset sebagai Ketua Great Institute, lembaga yang mengkaji isu ekonomi, teknologi, dan politik.

Dalam perannya baru, Syahganda diharapkan mampu membawa pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan transparan, menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Sebelumnya, fungsi komunikasi kebijakan dilakukan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), namun kini dipusatkan dalam struktur baru yang lebih terintegrasi. Pelantikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem komunikasi publik melalui kepemimpinan yang dinamis dan berpengalaman.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya