Prabowo Tekankan Penumpasan Mafia Pangan ke Amran

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menutup celah bagi oknum yang memanipulasi harga komoditas pangan, khususnya di sektor ayam dan telur, sekaligus menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk bertindak tegas. Perintah ini disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta, di mana Amran menegaskan bahwa harga yang dibayar konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima peternak.

Berdasarkan data yang disampaikan, harga ayam dan telur di tingkat peternak berkisar Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram, sementara di pasar konsumen mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kg. Kondisi ini memperlihatkan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi, yang menimbulkan kerugian bagi peternak sekaligus beban bagi masyarakat. Amran menyoroti bahwa fenomena serupa juga terjadi pada beras dan minyak goreng, termasuk produk beras fortifikasi yang justru dijual lebih mahal daripada beras biasa.

Pemerintah telah menerima laporan dari ribuan peternak yang melakukan aksi unjuk rasa pada 9 Oktober karena harga jual hasil ternak berada di bawah harga pokok produksi. Dengan sekitar 4,8 juta peternak mengeluhkan tekanan ekonomi, Amran menyatakan situasi ini mencerminkan dua pihak terdampak: konsumen yang membeli mahal dan produsen yang menderita kerugian. Ia menekankan bahwa upaya penyerapan produksi melalui program Makan Bergizi Gratis belum cukup menyelesaikan masalah struktural.

Amran juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Kapolri untuk menangani dugaan praktik kriminal dalam distribusi pangan. Ia mencontohkan kasus perusahaan penggilingan beras tahun 2017 yang ditemukan mengambil keuntungan hingga Rp26 ribu per kg, sementara petani hanya menerima Rp200 per kg—sehingga perusahaan tersebut ditutup permanen. Kini, meski stok beras mencapai 4,5 juta ton—naik dari 3 juta ton sebelumnya—harga tetap fluktuatif, menunjukkan kegagalan sistem distribusi yang perlu ditinjau ulang.

Amran menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas para perantara (middleman) yang memperbesar selisih harga, karena keberlangsungan kerja pemerintah akan terus terganggu selama praktik tersebut masih berlangsung. Ia menyatakan kesiapan untuk mengambil risiko demi menyelesaikan persoalan, menekankan bahwa keberhasilan stabilisasi harga tidak bisa dicapai tanpa menyelesaikan akar masalah di rantai pasok.