Mendagri dan Mentan Perkuat Sinergi Swasembada Pangan Melalui BPP

Kendari, ıNarasikita - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyoroti peran krusial penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, kini secara resmi berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025. Dalam penandatanganan Surat Edaran Bersama di Jakarta, Tito menyampaikan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari ketersediaan tenaga lapangan yang terlatih dan terdistribusi secara merata.

Penyuluh pertanian, yang kini berada di bawah naungan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan, menjadi pusat aktivitas pendampingan petani. Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran dari APBD, TKD, atau mekanisme lainnya guna menunjang operasional BPP. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh kinerja kementerian yang membidangi pertanian, termasuk perbaikan infrastruktur BPP yang rusak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa hingga 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang melayani masyarakat melalui 5.836 unit BPP. Ia menegaskan bahwa anggaran tahun ini akan dialihfungsikan (refocusing) untuk memperbaiki BPP yang rusak berat, dengan target penyelesaian dalam dua bulan untuk bangunan yang parah, dan seluruh perbaikan selesai dalam satu tahun ke depan. BPP, menurutnya, bukan sekadar gedung, melainkan pusat aktivitas pendampingan yang menopang keberlanjutan program.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan mengapresiasi langkah strategis Mendagri dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah sejak menjabat. Ia menyebut Tito sebagai tokoh penting dalam menekan inflasi pangan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Apresiasi itu disampaikan secara langsung, menunjukkan kemitraan erat antara dua kementerian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan instansi terkait lainnya, yang turut menunjukkan komitmen kolektif dalam menyukseskan program nasional.