Pemerintah Perjelas Peran BRAN untuk Hindari Tumpang Tindih Kewenangan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini tengah mematangkan struktur kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai implementasi dari Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat koordinasi terkait pembentukan dan penataan fungsi BRAN digelar di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan partisipasi aktif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan peran antarlembaga dalam menjalankan reforma agraria secara efektif dan terkoordinasi.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa fokus utama rapat adalah menyusun pembagian tugas dan koordinasi antara BRAN dengan lembaga terkait. Ia menyebut bahwa tujuan utamanya adalah mencegah tumpang tindih kewenangan, memperjelas jalur pelaksanaan, serta memperkuat kinerja program reforma agraria secara keseluruhan. Menurutnya, kejelasan peran masing-masing institusi menjadi fondasi penting agar setiap langkah kebijakan berjalan sesuai arahan hukum dan tujuan nasional.

BRAN, sebagai lembaga baru, memiliki kewenangan strategis dalam mengurai kebuntuan hukum yang muncul dalam penyelesaian konflik agraria. Tugasnya mencakup perencanaan strategis, penyusunan peta jalan reforma, penetapan lokasi prioritas, serta verifikasi terhadap objek dan subjek yang terlibat dalam konflik. Semua ini dilakukan berdasarkan mandat hukum yang diatur dalam UU Pengaturan Reforma Agraria.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, yang membuka pembahasan dengan fokus pada sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan jangka panjang BRAN. Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, turut hadir dalam rapat tersebut, menunjukkan komitmen tinggi dari lembaga baru dalam menjalankan mandatnya. Dengan penyempurnaan struktur dan tata kelola, pemerintah berharap koordinasi antarlembaga berjalan lebih terarah dan responsif terhadap tantangan agraria yang kompleks.