Data Kuat Menunjukkan Daya Beli Masyarakat Tetap Kokoh

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar pertemuan strategis di Jakarta untuk memperkuat basis data dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Dradjad Wibowo dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membahas secara mendalam indikator ekonomi makro dan mikro, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah dan dinamika konsumsi masyarakat. Fokus utama rapat adalah memastikan kebijakan pemerintah didukung oleh data yang akurat dan terkini, serta memperbaiki koordinasi antarlembaga dalam pengumpulan data.

Dradjad menegaskan bahwa hasil rapat menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tidak melemah, melainkan mengalami transformasi signifikan. Ia menyebut bahwa data dari BPS menunjukkan kenaikan dalam sektor transportasi dan pariwisata, yang mencerminkan aktivitas konsumsi yang masih tinggi. Selain itu, tren konsumsi yang berpindah dari model konvensional ke digital turut menjadi indikator utama, terbukti dari lonjakan transaksi melalui QRIS yang mencapai lebih dari 100 persen secara tahunan.

Peningkatan transaksi digital juga tercermin dari lonjakan belanja online, yang menunjukkan adaptasi cepat masyarakat terhadap perubahan teknologi dan preferensi belanja. Dradjad menekankan bahwa pergeseran ini bukan tanda melemahnya daya beli, melainkan pergeseran pola konsumsi yang sejalan dengan perkembangan ekosistem digital. Pemerintah, menurutnya, harus menyelaraskan kebijakan agar mampu mendukung transformasi ini tanpa mengabaikan inklusivitas ekonomi.

Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi forum untuk mengkaji data statistik secara mendalam, termasuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, serta neraca perdagangan. Ia menyebut bahwa sebanyak 99 kabupaten dan kota telah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, menandakan keberlanjutan pertumbuhan di tingkat daerah. Dengan data yang diperkuat, pemerintah siap memperkuat kebijakan berbasis bukti empiris di masa depan.