Minggu, 25 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Presiden Diduga Terima Data Karhutla Tidak Akurat dari Jajaran Bawah

Direktur WALHI menyatakan Presiden Prabowo kerap menerima informasi tidak valid terkait karhutla dari menteri dan pejabat tinggi, menghambat penanganan yang berakar pada penyebab utama kebakaran.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 15 Oktober 2026, 12.04 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 25x dibuka
Presiden Diduga Terima Data Karhutla Tidak Akurat dari Jajaran Bawah📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kepala eksekutif WALHI menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian data terkait kebakaran hutan dan lahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, informasi yang disampaikan oleh pejabat tinggi, termasuk menteri, sering kali tidak akurat, sehingga mengarah pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. Hal ini menurutnya menjadi penghambat utama dalam penanganan karhutla yang berkelanjutan dan berbasis pada akar permasalahan.

Salah satu contoh konkret yang disampaikan adalah soal pengerahan 1.800 puskesmas. Boy menilai seharusnya langkah yang lebih proaktif diambil, seperti memobilisasi layanan kesehatan darurat ke lokasi terdampak, bukan hanya mengandalkan puskesmas statis. Ia menekankan pentingnya pendekatan responsif yang mengakomodasi kondisi nyata masyarakat yang terpapar asap.

Pernyataan juga disampaikan terkait laporan kebakaran yang menyebutkan tidak ada lahan korporasi terbakar. WALHI membantah hal tersebut, menegaskan bahwa sebagian besar titik api justru berada di kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit dan kebun kayu. Dengan informasi yang keliru, kebijakan penanganan justru tidak menyentuh sumber masalah utama.

Konten kreator Virdian Aurellio yang mengunjungi daerah terdampak juga mengungkapkan kekecewaan terhadap narasi dari pejabat yang menyebut kondisi asap sebagai "normal" atau "menyenangkan". Ia menyebut masyarakat terpaksa terus beraktivitas di luar ruangan meski terpapar asap, dengan risiko kesehatan jangka panjang. Kritik ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan realitas lapangan.

Namun, pihak terkait membantah tudingan bahwa Presiden bisa dibohongi. Tenaga Ahli Bakom RI menegaskan bahwa Presiden memiliki akses ke berbagai sumber informasi dan tidak mudah dipengaruhi. Ia menekankan bahwa latar belakang Prabowo sebagai pasukan tempur membuatnya memiliki kemampuan deteksi terhadap informasi yang tidak valid, sehingga tidak mungkin terjebak dalam kebohongan sistemik.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya