Produksi Padi Turun Tipis, Amran: Masih Surplus dan Tak Perlu Panik

Kendari, ıNarasikita - Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan penurunan produksi beras nasional pada periode Januari–Oktober 2026 sebesar 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya tak membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah defensif. Ia justru menekankan bahwa angka tersebut bersifat minim dalam konteks skala nasional, dengan total produksi beras yang diperkirakan mencapai sekitar 34,7 juta ton. Menurutnya, selisih 0,08% hanya setara dengan pengurangan produksi sekitar 30 ribu ton, angka yang dianggap tidak signifikan.

Amran menegaskan bahwa penurunan tersebut tak mengubah kenyataan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi surplus produksi pangan. Ia menyebut bahwa pada tahun lalu, surplus mencapai 4 juta ton, dan tren tersebut dipertahankan hingga tahun ini. Dengan demikian, penurunan kecil ini tak serta-merta mengancam ketahanan pangan nasional, terlebih jika dibandingkan dengan volume produksi yang sangat besar.

Ia juga menyoroti faktor eksternal yang turut berkontribusi terhadap proyeksi tersebut, khususnya dampak iklim ekstrem seperti fenomena El Nino yang disebut sebagai "Godzilla". Menurutnya, kondisi ini memang berdampak pada produktivitas pertanian, terutama di wilayah yang rentan kekeringan. Namun, pemerintah telah melakukan mitigasi aktif dengan menurunkan alat pompa, meningkatkan jaringan irigasi, serta mendorong pemanfaatan benih tahan kekeringan dan teknologi pertanian modern.

Dalam kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Amran menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bukan hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada pendampingan langsung kepada petani. Ia menyebut upaya peningkatan produktivitas dua kali lipat melalui program peningkatan hasil panen (PM AAS) telah menunjukkan hasil nyata, dengan produktivitas naik dari 5 ton menjadi 10 ton per hektare di beberapa daerah. Upaya ini, kata dia, menjadi bentuk respons konkret terhadap tantangan iklim.

BPS sendiri menegaskan bahwa angka yang dirilis masih berupa proyeksi potensi, belum final. Realisasi produksi masih bisa berubah tergantung kondisi lapangan hingga Oktober 2026, termasuk dampak hama, banjir, kekeringan, atau perubahan waktu panen. Oleh karena itu, pemerintah tetap mengawasi perkembangan secara intensif dan siap menanggapi perubahan dengan langkah-langkah antisipatif.