Program Prioritas Kelautan Fokus pada Kesejahteraan Nyata Nelayan

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa delapan program strategis di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan lapangan dalam merancang setiap program, dengan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi nelayan sebagai penentu utama perbaikan kualitas hidup.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu contoh nyata dari pendekatan tersebut. Menurut Trenggono, keberhasilan program bukan diukur dari jumlah rumah yang dibangun, melainkan dari peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar bagi nelayan. Dalam praktiknya, setiap kawasan dibangun berdasarkan pemetaan kebutuhan riil, termasuk fasilitas penunjang seperti stasiun pengisian bahan bakar, cold storage, bengkel perbaikan kapal, serta balai nelayan dan tempat usaha kuliner.

Pengalaman kunjungan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020 menjadi dasar dalam merancang model pengembangan yang berkelanjutan. Di Biak, misalnya, pembangunan kawasan nelayan dilakukan setelah identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan secara mendalam. Pendekatan ini kemudian dijadikan acuan untuk merealisasikan target pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga tahun 2029. Selain KNMP, program lain mencakup integrasi tambak udang, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, budidaya tematik di 40 ribu desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta swasembada garam.

Setiap program dirancang sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan lokal. Penggunaan teknologi seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya. Trenggono menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadikan sektor kelautan sebagai sumber devisa negara. Ia menekankan bahwa keberhasilan program bergantung pada integritas, akuntabilitas, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran.

Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, objektivitas, dan sistem pengawasan yang kuat. Setiap tahapan kerja harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi dan menjaga prosedur, meski dalam proses percepatan. “Kerja cepat harus dibarengi kerja cerdas dan ikhlas,” tegasnya, menekankan bahwa amanah publik tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.