Kebijakan Pertanian Dorong Peningkatan Daya Beli Petani Lampung

Kendari, ıNarasikita - Kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan dampak nyata di Lampung, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penurunan harga pupuk bersubsidi, penghentian impor singkong, serta kenaikan harga komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong telah menciptakan ruang bagi petani untuk memperbaiki pendapatan dan memperbesar daya beli. Langkah ini dijalankan sebagai bentuk penempatan petani sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai arahan kepemimpinan nasional saat ini.

Menteri Pertanian menyatakan bahwa nilai tukar petani (NTP) kini mencapai angka 131,11—angka tertinggi dalam sejarah Indonesia sejak berdirinya negara. Indikator ini menunjukkan bahwa petani kini menerima harga hasil produksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan. Kenaikan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan hasil dari koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menstabilkan rantai pasok dan memperkuat posisi tawar petani di pasar.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen penduduk provinsi ini terlibat langsung atau tidak langsung dalam produksi tiga komoditas utama. Perubahan harga yang signifikan terhadap padi, jagung, dan singkong telah berdampak luas pada aktivitas ekonomi di tingkat desa. Data dari Pemprov Lampung menunjukkan peningkatan signifikan pada pembelian kendaraan bermotor pada semester I 2026, dengan kenaikan 22,15 persen untuk roda empat dan 19,90 persen untuk roda dua dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, upaya hilirisasi produk pertanian, khususnya singkong menjadi tepung mocaf, telah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi lokal. Produk olahan ini kini tengah dipersiapkan untuk ekspor ke Amerika Serikat, membuka peluang pasar baru dan meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal. Pemerintah provinsi menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan yang berpihak pada petani dan dukungan terhadap inovasi di tingkat desa.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang menguntungkan petani, termasuk penyusunan regulasi yang mempermudah akses pasar, peningkatan infrastruktur, dan pendampingan teknis. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program. Dengan kondisi ekonomi yang membaik, Lampung kini menempati posisi dua terdekat dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.