PSI Soroti Inkonsistensi DPR Soal Pemilu Serentak

Kendari, ıNarasikita - Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menanggapi isu pemisahan pemilihan legislatif dan presiden yang kembali muncul dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menekankan bahwa munculnya wacana ini menunjukkan ketidakselarasan dalam pendekatan lembaga pembentuk undang-undang, khususnya DPR RI, yang sebelumnya turut menyusun kerangka hukum pemilu serentak. Menurutnya, sikap yang berubah-ubah dalam penyelenggaraan pemilu mencerminkan kebijakan yang belum memiliki fondasi permanen.

Bestari menyoroti pola yang berulang: setiap kali menjelang pemilu, muncul kebutuhan untuk merevisi atau menyesuaikan peraturan. Ia mempertanyakan mengapa sistem yang telah berjalan selama bertahun-tahun harus terus diperbaiki secara mendadak, bukan dijadikan warisan kebijakan yang stabil. Ia menilai hal ini menunjukkan kurangnya komitmen jangka panjang dalam merancang sistem demokrasi yang berkelanjutan.

Wacana pemisahan pileg dan pilpres muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar tiga jenis pemilu—pileg, pilpres, dan pilkada—diselenggarakan secara terpisah. Doli menyebut alasan utama adalah agar masyarakat tidak terpecah fokus oleh berbagai kampanye dalam satu periode, serta untuk menjaga legitimasi pilpres yang seharusnya didasarkan pada dinamika politik terkini, bukan hasil pemilu lima tahun sebelumnya.

Beberapa partai, termasuk PKS dan PDIP, menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, meski PDIP menekankan pentingnya memisahkan hasil pemilu legislatif dari proses penentuan calon presiden. Dukungan ini menunjukkan adanya ruang diskusi yang terbuka terhadap perubahan sistem, namun PSI tetap menekankan perlunya konsistensi dalam proses pembuatan kebijakan agar sistem pemilu tidak terus bergantung pada dinamika politik sesaat.