Purbaya Digantikan, Suahasil Dilantik Sebagai Menkeu Baru

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026. Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan dan menandai perubahan kepemimpinan di kementerian keuangan pada sisa masa jabatan periode 2024–2029. Dalam kesempatan pertamanya, Suahasil menyatakan komitmennya untuk menjaga kesehatan keuangan negara, menekan defisit APBN di bawah 3 persen, serta memastikan alokasi anggaran tetap mendukung prioritas pemerintah.

Pergantian ini memicu spekulasi mengenai alasan khusus di balik keputusan tersebut, terutama karena Purbaya baru menjabat sekitar satu tahun. Namun, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepresidenan mengenai dasar penggantian. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja seorang menteri keuangan belum dapat dilakukan hanya berdasarkan periode singkat, mengingat dampak kebijakan fiskal membutuhkan waktu lebih panjang untuk terlihat secara nyata.

Menurut Syafruddin, indikator fiskal hingga Juli 2026 menunjukkan kondisi yang stabil: defisit APBN berada pada level 0,9 persen terhadap PDB, sementara penerimaan negara tumbuh kuat. Peringkat kredit Indonesia dari S&P tetap stabil di BBB dengan outlook stabil, menunjukkan kredibilitas pasar terjaga. Dengan demikian, tidak ada bukti kuat bahwa pencopotan Purbaya disebabkan oleh kegagalan kinerja ekonomi.

Ia menilai perubahan ini lebih mencerminkan kebijakan politik-ekonomi yang menyasar konsistensi arah kebijakan, gaya komunikasi, dan kontrol presiden terhadap agenda fiskal. Purbaya dikenal mendukung pendekatan pertumbuhan agresif dengan ruang fiskal yang lebih longgar, sementara situasi global kini menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan kredibilitas. Dengan demikian, pergantian dianggap sebagai upaya penyesuaian strategi komunikasi dan manajemen fiskal di tengah ketegangan pasar global.

Evaluasi yang adil, kata Syafruddin, harus memisahkan antara proses dan hasil. Dalam satu tahun, kebijakan seperti reformasi penerimaan, kualitas belanja, dan pembiayaan publik belum cukup waktu untuk menunjukkan dampak jangka panjang. Yang dapat diukur adalah disiplin anggaran, kualitas eksekusi, serta kemampuan membangun kepercayaan investor dan Bank Indonesia. Dengan demikian, keputusan ini lebih menunjukkan perubahan preferensi kepemimpinan daripada hasil evaluasi fiskal lengkap.