Sabtu, 3 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Rocky Gerung Resmi Jadi Anggota Wantimpres, Pertahankan Sikap Radikal

Rocky Gerung dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto, menegaskan tidak mengubah pandangan dan sikap radikal meski kini berada di dalam pemerintahan.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Sabtu, 3 Oktober 2026, 09.06 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
Rocky Gerung Resmi Jadi Anggota Wantimpres, Pertahankan Sikap Radikal📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pelantikan ini menandai pergeseran posisi politik mantan akademisi dan tokoh kritis yang sebelumnya dikenal sebagai figur di luar sistem pemerintahan. Namun, kehadiran Gerung dalam struktur negara tidak diartikan sebagai penyerahan prinsip, melainkan transformasi ruang kritis ke dalam institusi.

Setelah dilantik, Gerung menegaskan bahwa perpindahannya dari ruang kritis eksternal ke dalam lembaga negara tidak mengubah fondasi pemikirannya. Ia menyatakan tetap berpegang pada prinsip "radikal break" — penolakan terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan tidak berkelanjutan. "Saya hanya pindah dari luar ke dalam. Sikap dan pandangan saya tetap, radikal tetap," tegasnya dalam pernyataan usai pelantikan.

Ia menjelaskan bahwa Wantimpres bukan lembaga eksekutif, melainkan institusi dengan fungsi etis dalam memberikan masukan strategis kepada presiden. Fungsi ini, menurut Gerung, terletak pada kemampuan melihat dampak jangka panjang dari kebijakan dan menilai apakah arah kebijakan selaras dengan visi kepemimpinan nasional. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus menekankan pentingnya peran etis dalam lembaga ini.

Gerung menegaskan bahwa keberadaannya dalam Wantimpres bukan bentuk kompromi, melainkan cara baru untuk menumbuhkan kritik konstruktif dari dalam. Ia menekankan bahwa kritik yang dihasilkan dari posisi dalam justru lebih efektif jika dilandasi keberanian untuk mengungkapkan ketidaksesuaian kebijakan dengan nilai-nilai dasar negara. Dengan demikian, ia tetap menjadi suara yang menuntut akuntabilitas, meski kini berada dalam struktur pemerintahan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya