Singapura Tegaskan Kebakaran Hutan Bukan Tanggung Jawab Alam

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Singapura secara tegas menolak narasi bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan bagian dari proses alam yang tak terhindarkan. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital sekaligus Kesehatan, Rahayu Nahzam, menyatakan bahwa pencemaran udara yang mencapai tingkat berbahaya akibat pembakaran ilegal tidak bisa diterima sebagai hal biasa. Ia menyoroti kekecewaan terhadap pernyataan yang menyebut Singapura harus menerima asap karena mendapatkan oksigen dari hutan Indonesia, menilai pernyataan tersebut tidak relevan dan tidak membangun.

Respons tersebut muncul setelah pernyataan pejabat Indonesia yang menyebut bahwa oksigen yang dikonsumsi Singapura dan Malaysia berasal dari hutan Indonesia, yang dianggap sebagai bentuk kontribusi alam. Rahayu menegaskan bahwa masalah ini justru disebabkan oleh ulah manusia yang bisa dicegah, bukan fenomena alam yang tak terelakkan. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menangani isu lingkungan lintas batas, terutama di tengah kondisi kesehatan masyarakat yang terancam akibat polusi udara.

Menteri Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, turut menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang dianggap mengalihkan tanggung jawab dari pelaku pelanggaran. Ia menyoroti ironi bahwa masyarakat Indonesia justru menjadi korban utama dari kebakaran yang terjadi di wilayahnya sendiri, meski dampaknya dirasakan di negara tetangga. Menurutnya, pernyataan yang menyamakan kebakaran dengan fenomena alam justru melemahkan upaya penegakan aturan dan pencegahan kebakaran yang sistematis.

Singapura menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani akar masalah karhutla. Rahayu menegaskan bahwa pemerintah Singapura telah menawarkan bantuan dan siap mengambil langkah konkret, termasuk melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan regulasi. Pemerintah juga telah memulai upaya pelacakan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran, serta mengkaji kemungkinan tindakan berbasis perdagangan dan pendanaan terhadap pelaku. Tujuan utamanya adalah menghentikan kebakaran, melindungi kesehatan publik, dan mencegah pengulangan krisis asap di masa depan.