Staf Energi AS Ditangkap Terkait Dukungan ke Houthi

Kendari, ıNarasikita - Ashton Hamed Ellaboudy, warga Richland, Washington, telah ditahan oleh FBI dalam operasi yang menyoroti dugaan keterlibatan pejabat pemerintah AS dalam upaya memperkuat kelompok milisi Houthi di Yaman. Penangkapan dilakukan di kawasan pembangkit listrik nuklir Hanford, Washington, setelah penyelidikan mengungkap aktivitas mencurigakan yang melibatkan pembelian bahan kimia dan komponen untuk alat peledak serta drone. Ia diduga berupaya memfasilitasi pengiriman peralatan militer ke Yaman dengan tujuan meningkatkan kapasitas komunikasi dan serangan militer kelompok tersebut.

Berdasarkan dokumen hukum, Ellaboudy diduga melakukan pembelian bahan prekursor peledak dan suku cadang drone yang mampu membawa muatan berbahaya. Ia juga diketahui mengambil cuti sakit pada Desember 2024 dengan alasan paparan asam nitrat berkonsentrasi tinggi—bahan yang sering digunakan dalam pembuatan bahan peledak rakitan. Pada September 2025, ia melakukan perjalanan ke Oman menggunakan paspor dinas yang diterbitkan saat bekerja di Korps Insinyur Angkatan Darat AS, kemudian melintasi perbatasan menuju Yaman dengan rencana tiba di Sanaa, ibu kota yang saat ini berada di bawah kendali Houthi.

Saat kembali ke Amerika Serikat, Ellaboudy menyatakan kepada petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan bahwa perjalanannya bersifat dinas resmi. Namun, atasannya di Kementerian Energi menegaskan bahwa ia tidak memiliki izin resmi untuk melakukan perjalanan ke wilayah yang tergolong sensitif tersebut. Investigasi menunjukkan bahwa ia juga berkomunikasi dengan seorang informan yang mengaku sebagai perwakilan seorang "kolonel" Houthi untuk memfasilitasi pengiriman peralatan komunikasi bergerak ke Yaman.

Jika terbukti bersalah, Ellaboudy menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional, John Eisenberg, menyatakan bahwa dugaan keterlibatannya sangat mengkhawatirkan dan hampir tak terbayangkan dalam konteks keamanan nasional. Penyelidikan menekankan risiko yang ditimbulkan ketika pejabat pemerintah menggunakan akses dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mendukung kelompok yang dikaitkan dengan Iran dan berada di bawah sanksi internasional.