Subsidi Energi Harus Lebih Akurat, Teknologi Jadi Kunci

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah diharapkan memperkuat sistem tata kelola subsidi energi agar anggaran yang besar benar-benar sampai pada penerima yang berhak. Dengan anggaran yang melibatkan puluhan triliun rupiah, efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan tidak mengalir ke pihak yang tidak layak. Penguatan ini harus dilakukan melalui pemadanan data nasional, kolaborasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa subsidi BBM dan LPG memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli rakyat, namun keberlanjutan program tergantung pada tata kelola yang transparan dan akurat. Ia memperingatkan bahwa jika penyaluran tidak tepat sasaran, uang negara akan terbuang sia-sia dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah akan menurun.

Dalam forum diskusi di Jakarta, Misbakhun menyampaikan pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga tidak menciptakan distorsi ekonomi. Ia mencontohkan bahwa sistem subsidi yang tidak terkelola baik bisa menjadi disinsentif bagi masyarakat maupun pelaku usaha, karena mengurangi insentif untuk menghemat energi atau beralih ke alternatif yang lebih efisien.

Pemanfaatan teknologi digital dinilai sebagai solusi utama untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Sistem yang mengintegrasikan data kendaraan, identitas pemilik, kapasitas mesin, serta penggunaan aplikasi digital dapat meminimalkan intervensi manual yang rentan terhadap kecurangan. Dengan demikian, penyaluran subsidi tidak hanya lebih transparan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.