Target Konsumsi LPG 3 Kg 2027 Turun Jadi 8 Juta Ton
Pemerintah dan DPR sepakati penurunan target konsumsi LPG 3 kg subsidi di RAPBN 2027 menjadi 8 juta ton, disertai pemangkasan anggaran subsidi energi sebesar Rp11,44 triliun.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 25 September 2026, 21.03 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 18x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui penurunan target konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi 8 juta ton. Penurunan ini menandai penyempitan dari usulan awal sebesar 8,94 juta ton, yang diharapkan mampu mengurangi beban anggaran dan ketergantungan terhadap impor energi. Penetapan angka tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian konsumsi dan efisiensi penggunaan sumber daya energi nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan parlemen, yang menekankan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan subsidi energi. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengaturan konsumsi LPG 3 kg telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir tanpa perubahan mendasar. Jika terjadi deviasi dari asumsi target, pemerintah siap melakukan evaluasi dan diskusi lanjutan untuk menyesuaikan kebijakan.
Di tengah upaya pengendalian konsumsi, pemerintah terus memperluas akses terhadap energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada LPG impor. Program pembangunan jaringan gas bumi (jargas), transmisi pipa gas, serta penerapan kompor listrik dan CNG menjadi fokus utama. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
Dalam kesepakatan anggaran, alokasi subsidi energi di RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp261,50 triliun, turun dari usulan awal Rp272,94 triliun. Pemangkasan utama terjadi pada subsidi BBM dan LPG 3 kg, masing-masing dipangkas Rp350 miliar dan Rp11,09 triliun. Subsidi listrik tetap dipertahankan sesuai rencana, dengan alokasi Rp117,84 triliun untuk listrik berjalan dan Rp12,26 triliun untuk listrik kurang bayar tahun 2025. Penurunan ini didorong oleh penurunan volume penyaluran BBM dan LPG, serta kebijakan penghematan yang lebih ketat.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait
Paus Leo Soroti Pentingnya Kebebasan Pers di Tengah Tegangan Media dan Pemerintah
Paus Leo menegaskan peran krusial media dalam demokrasi saat dikonfrontasi soal pembatasan akses jurnalis ke Gedung Putih oleh pemerintahan AS.
26 September 2026

Pezeshkian: Pertemuan dengan Trump Tak Realistis Tanpa Hentikan Ancaman
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tidak mungkin berdialog dengan Trump jika AS tetap menerapkan sanksi dan ancaman militer terhadap Teheran.
26 September 2026

APHI Dukung Koreksi Aturan Bakar Lahan untuk Cegah Karhutla
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia mendukung langkah Presiden Prabowo untuk merevisi regulasi pembakaran lahan guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.
26 September 2026

China dan AS Sepakati Delapan Poin Kolaborasi Strategis
Dua pemimpin negara mencapai delapan kesepakatan dalam pertemuan di Washington, termasuk kerja sama ekonomi, keamanan maritim, dan dialog kecerdasan buatan.
26 September 2026
Berita Lainnya

300 Anak Yatim Doakan Timnas, Kemenangan 2-0 Terwujud
Sabtu, 26 September 2026, 21.25 WITA

MotoGP 2027 Resmi Rilis, Mandalika Jadi Tuan Rumah untuk Kelima Kalinya
Sabtu, 26 September 2026, 21.25 WITA

Taman Delhi Dibatasi Malam Hari Pasca Pemerkosaan Remaja
Sabtu, 26 September 2026, 21.23 WITA
Bangkok Dilanda Banjir Besar, 50 Distrik Ditetapkan Darurat
Sabtu, 26 September 2026, 21.23 WITA

KPK Periksa Saksi Terkait Mekanisme Proyek di Bekasi dan Peran Ipda Yayat
Sabtu, 26 September 2026, 21.23 WITA

Relawan Tegaskan Penolakan Gugatan Ijazah Gibran di MK
Sabtu, 26 September 2026, 21.22 WITA

Indonesia Hadirkan Gizi Klinis dan Teknologi di Kongres Dunia Rusia
Sabtu, 26 September 2026, 21.22 WITA

KKP Diminta Buka Alasannya Segel Udang Ribu Ton
Sabtu, 26 September 2026, 21.22 WITA

