Tender Jalan Strategis Diduga Melanggar Aturan

Kendari, ıNarasikita - Dua paket pekerjaan infrastruktur jalan strategis di Sulawesi Tenggara, yakni Motaha–Alangga dan Kasipute–Lora–Bambaya, kembali menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum pengadaan barang dan jasa. Proses lelang yang dilakukan melalui sistem LPSE/BLP Provinsi Sultra dinilai tidak sesuai aturan, terutama terkait status jaminan penawaran yang telah berakhir sebelum penutupan proses evaluasi.

Berdasarkan data dari sistem pengadaan, jaminan penawaran untuk kedua paket tersebut telah kedaluwarsa pada 17 dan 19 September 2026. Namun, proses lelang tetap berlanjut hingga bulan Oktober, bahkan pemenang ditetapkan pada 9 Oktober tanpa dokumen jaminan yang masih berlaku. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sultra, Ilham, menegaskan bahwa aturan Perpres 16/2018 dan IKP LKPP secara tegas menyatakan bahwa jaminan harus tetap aktif hingga penandatanganan kontrak. Kegagalan memenuhi syarat ini dianggap sebagai cacat hukum yang tidak bisa diperbaiki secara administratif.

Selain masalah jaminan, proses lelang juga mengalami perubahan jadwal hingga tujuh kali, mulai dari jadwal awal 6 Agustus hingga dipindahkan ke 9 Oktober 2026. Pada tanggal tersebut, CV Bumi Sultra ditetapkan sebagai pemenang meskipun sebelumnya telah dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kriteria pengalaman perusahaan, sesuai berita acara yang dikeluarkan Pokja. Setelah adanya kritik publik, jaminan diperpanjang dan perusahaan kembali diproses ulang, namun tetap tidak mampu menutupi pelanggaran prosedural yang telah terjadi.

Ilham menekankan bahwa evaluasi ulang tanpa jaminan yang valid tidak dapat menghapus cacat hukum yang mendasar. Ia juga menyoroti peringatan KPK kepada kepala daerah agar tidak memaksakan pelaksanaan proyek yang mendekati batas waktu, terutama jika prosedur tidak sesuai aturan. Ia meminta Gubernur Sultra segera mengevaluasi kinerja jajaran di Biro Pengadaan Barang/Jasa, termasuk meninjau kembali peran Pokja 16 yang diduga tidak menjalankan tugas dengan transparan dan akuntabel.

Hingga saat ini, pihak Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sultra belum memberikan respons resmi terkait dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh PII. Namun, kekhawatiran terhadap integritas proses lelang dan kualitas pengelolaan anggaran publik terus menguat di tengah masyarakat.