Tim Khusus Diminta Bentuk untuk Cegah Material Ilegal di Bendungan Pelosika

Kendari, ıNarasikita - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra menyerukan pembentukan tim khusus oleh Polda Sultra untuk mencegah masuknya material ilegal dalam proyek pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe. Langkah ini dianggap penting menyusul riwayat proyek bendungan sebelumnya yang terindikasi menggunakan bahan dari tambang ilegal, seperti yang terjadi di Bendungan Ladongi, Koltim, dan Ameroro, Konawe.

Hendro Nilopo, Direktur Ampuh Sultra, menegaskan bahwa meskipun proyek tersebut berskala nasional, tidak ada alasan untuk mengabaikan aturan hukum terkait sumber material. Ia menekankan perlunya pendekatan preventif sebagai solusi jangka panjang, mengingat risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang dapat muncul dari praktik semacam itu.

Dalam pandangannya, pemberdayaan masyarakat harus tetap berjalan di atas fondasi hukum, bukan justru menjadi alat untuk melanggar aturan. Ia menolak jika masyarakat dipaksa menjadi penyalur pasir atau batu ilegal demi mendukung proyek, karena hal itu justru menodai prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Selain isu material, Ampuh Sultra juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan. Ia menekankan bahwa setiap tahapan harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi agar kepentingan publik benar-benar terjaga.