Utang Luar Negeri RI Capai Rp8,04 Triliun di Juli 2026

Kendari, ıNarasikita - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan Juli 2026 mencatatkan angka sebesar US$454,8 miliar, setara dengan Rp8.042,91 triliun berdasarkan kurs rata-rata Rp17.680 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta sedikit meningkat dari posisi Juni 2026 yang sebesar US$454,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan ULN sektor publik, sementara ULN swasta justru mengalami kontraksi.

Peningkatan ULN pemerintah tercatat pada level US$218,4 miliar atau sekitar Rp3.862,2 triliun pada Mei 2026, dengan pertumbuhan 3,2% secara tahunan. Hal ini dipengaruhi oleh aliran dana masuk dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan prospek kebijakan fiskal Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu, serta mengelola utang secara hati-hati, terukur, dan fleksibel demi efisiensi pembiayaan.

Dalam penggunaannya, ULN pemerintah didistribusikan ke sektor-sektor strategis seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22%), administrasi pemerintah, pertahanan, serta jaminan sosial wajib (20,7%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,5%), dan transportasi serta pergudangan (8,5%). Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$194,5 miliar, mengalami penurunan 1,2% dari tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan ULN nonfinancial corporations sebesar 1,4% dan lembaga keuangan sebesar 0,3%.

Sebagian besar ULN swasta berasal dari empat sektor utama: industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, yang menyumbang 80,6% dari total ULN swasta. Bank sentral menilai struktur ULN nasional tetap sehat, didukung oleh rasio ULN terhadap PDB yang berada di level 30,7% pada Juli 2026, dengan dominasi utang jangka panjang. Koordinasi intensif antara Bank Indonesia dan pemerintah terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan utang tetap berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menimbulkan risiko sistemik.