Anggota DPR Ajukan Pemakzulan Menteri Pertahanan atas Langkah Militer Tanpa Persetujuan Kongres

Kendari, ıNarasikita - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026). Tuduhan utamanya adalah penyalahgunaan wewenang dalam memimpin operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif, yang dianggap melanggar konstitusi. Langkah ini ditempuh dengan status privileged, memaksa DPR untuk membahasnya dalam dua hari sidang, meski kemungkinan disetujui dinilai rendah.

Massie, yang berasal dari Kentucky dan dikenal sebagai tokoh kritis terhadap kebijakan militer ekspansionis, menekankan bahwa keputusan perang harus melibatkan Kongres, bukan hanya eksekutif. Ia menyoroti bahwa aksi militer yang dimulai pada 28 Februari telah mengguncang stabilitas regional dan menimbulkan dampak ekonomi signifikan, termasuk kenaikan harga bahan bakar hampir mencapai rekor tertinggi.

Dukungan terhadap aksi militer tersebut dinilai menurun di kalangan publik. Survei terbaru yang dirilis oleh Reuters/Ipsos menunjukkan 44% pemilih mendukung Partai Demokrat dalam pemilihan anggota Kongres, sementara Partai Republik hanya meraih 37%, menandai tren penurunan popularitas Presiden Trump sejak dimulainya konflik. Perang yang melibatkan AS dan Israel juga mengganggu pasokan minyak global, memperparah tekanan pada anggaran rumah tangga warga Amerika.

Meski Massie kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik pada Mei lalu—kalah dari Ed Gallrein, mantan anggota Navy SEAL yang didukung Trump—dan tidak mencalonkan diri lagi, ia tetap menjadi tokoh kritis dalam isu transparansi pemerintahan. Posisinya yang berseberangan dengan Trump, terutama terkait pembukaan dokumen terkait Jeffrey Epstein, memperkuat kredibilitas kritiknya terhadap kebijakan luar negeri yang dianggap tidak akuntabel.

Pernyataan dari Pentagon menegaskan bahwa seluruh departemen mendukung visi Menteri Pertahanan dalam menjaga kepentingan militer dan keamanan nasional. Namun, perdebatan mengenai batas kekuasaan presiden dalam urusan perang tetap menjadi isu sentral yang akan menggema dalam masa kampanye pemilu paruh waktu pada 3 November.