Wamendagri: Kebijakan Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab realitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sesi diskusi pada Konvensi Humas Indonesia di Solo, menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang tidak berakar pada kondisi riil justru berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Ia menolak pendekatan yang hanya mengandalkan strategi komunikasi atau narasi yang diproduksi secara terstruktur di media sosial untuk mengatasi kritik. Menurutnya, solusi jangka panjang justru terletak pada transparansi, keterlibatan langsung masyarakat, dan responsif terhadap masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dan didukung secara mendalam.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (17/10) menjadi ruang dialog antara pemerintah dan praktisi komunikasi publik, di mana Wamendagri mengajak semua pihak untuk membangun hubungan yang lebih autentik antara pemerintah dan rakyat. Ia menekankan bahwa keterbukaan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini, menurutnya, akan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.