Wapres Bolivia Minta Perlindungan Internasional Akibat Ancaman Penangkapan

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Bolivia, Edmand Lara, mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan dirinya dan keluarga akibat dugaan rencana penangkapan yang diduga melibatkan bukti-bukti yang dipalsukan. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (2/10/2026) dalam konteks operasi pemerintah yang menargetkan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi dan keterlibatan dengan jaringan perdagangan narkoba. Lara menegaskan bahwa ia telah menerima peringatan langsung mengenai ancaman tersebut dan meminta lembaga legislatif, kejaksaan, organisasi hak asasi manusia, serta komunitas internasional untuk mengawasi situasinya secara ketat.

Operasi yang sedang berlangsung mencakup penangkapan Jaksa Agung Bolivia, Roger Mariaca, bersama 13 orang lainnya, yang dituduh terlibat dalam jaringan kriminal yang beroperasi di lingkungan peradilan dan kejaksaan. Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Oviedo menyatakan bahwa Mariaca diduga melindungi pengedar narkoba, sementara informasi dari Badan Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat (DEA) menjadi dasar utama operasi tersebut. Mariaca membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai prinsip due process.

Amerika Serikat sebelumnya mencabut visa Mariaca atas dugaan menerima suap untuk memfasilitasi perdagangan narkoba dan menghambat proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyambut penangkapan sebagai bagian dari upaya global menekan perdagangan narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisasi. Namun, hingga saat ini, pemerintah Bolivia belum secara resmi mengaitkan Lara dengan penyelidikan tersebut, dan belum ada pengumuman resmi mengenai dakwaan atau surat perintah penangkapan terhadapnya.

Lara menekankan pentingnya menjaga integritas proses hukum dan menyerukan agar semua tindakan dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang sah. Ia menekankan bahwa ancaman terhadap kebebasan dan keselamatan pejabat negara harus ditangani dengan hati-hati agar tidak mengancam stabilitas demokrasi. Pernyataannya menandai krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dalam konteks penegakan hukum yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh kepentingan eksternal.