Pendidikan Inklusif Jadi Fondasi Madrasah di Tengah Tantangan Modern

Kendari, ıNarasikita - Komisi VIII DPR menggandeng Kementerian Agama dan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dalam forum Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Klaten untuk membahas penguatan sistem pendidikan inklusif di lingkungan madrasah. Acara yang berlangsung pada 4 Oktober 2026 menekankan perlunya respons terhadap tantangan yang semakin kompleks, termasuk perundungan, transformasi digital, dan integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menegaskan bahwa madrasah tidak berbeda dalam tantangan dari pendidikan umum, meskipun berbeda dalam konteks keislaman. Ia menyebut bahwa isu inklusivitas, penggunaan aplikasi berbasis AI, serta praktik perundungan harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, keberhasilan pendidikan di lingkungan Kemenag ditentukan oleh kemampuan institusi untuk merespons dinamika sosial dan teknologi secara proporsional.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan karakter berbasis nilai agama, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Singgih menekankan bahwa pendidikan di madrasah tetap harus selaras dengan tujuan nasional, yakni mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta memiliki semangat demokrasi dan tanggung jawab sosial.

Tujuan akhir dari pendidikan di lingkungan Kemenag, menurut Singgih, adalah membentuk insan kamil—manusia seutuhnya yang seimbang dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Dengan pendekatan inklusif, madrasah diharapkan mampu menjadi ruang belajar yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik tanpa terkecuali.