Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari rencana strategis pemerintah dalam menjawab dinamika ekonomi dan geopolitik global. Keputusan ini diambil sebagai langkah komprehensif untuk mempercepat transformasi sistem energi nasional menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen internasional seperti Paris Agreement.

Bahlil Lahadalia, yang ditunjuk sebagai koordinator sekaligus menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa pembentukan kementerian koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk respons nyata terhadap tekanan global terhadap transisi energi. Ia menekankan bahwa perubahan sistem energi harus dilakukan secara terukur, terintegrasi, dan mampu mencapai target yang ditetapkan oleh presiden.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Bahlil menyampaikan bahwa tugas yang diemban merupakan bentuk panggilan kebangsaan dan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Ia menegaskan kesiapan untuk menjalankan dua peran strategis secara optimal, meski mengakui masih perlu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap struktur dan kewenangan yang tercakup dalam Peraturan Presiden terkait.

Pembentukan Kemenko ini ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, yang mengatur perubahan struktur kabinet dalam periode 2024–2029. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan visi energi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di pasar global.