Kemenko Baru Dorong Akselerasi Transisi Energi dan Hilirisasi

Kendari, ıNarasikita - Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah strategis yang disambut positif oleh para pakar kebijakan energi. Dengan kepemimpinan Bahlil Lahadalia, kementerian ini dinilai memiliki potensi besar dalam mempercepat transformasi sistem energi nasional dan mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam terbarukan. Fokus utamanya adalah menyelaraskan kebijakan antarlembaga guna mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat proyek strategis.

Salah satu prioritas utama adalah pencapaian target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp). Untuk menunjang capaian ini, diperlukan sinergi antara perencanaan energi, tata ruang, infrastruktur jaringan listrik, serta ketersediaan lahan dan pembiayaan. Berdasarkan analisis, delapan kawasan industri prioritas berpotensi menyerap energi bersih mencapai 24 hingga 31 terawatt-hour per tahun, setara dengan kapasitas PLTS 8 hingga 13 GW—sekitar 8–13 persen dari target nasional. Namun, realisasi potensi ini masih terkendala oleh keterlambatan penyelesaian administrasi dan kesiapan infrastruktur.

Diperlukan kerangka koordinasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian konflik kewenangan untuk mempercepat proyek yang terhambat. INDEF GTI menyarankan penerapan konsep Renewable Energy Zones (REZs) sebagai pendekatan sistemik dalam menyederhanakan proses perizinan dan mempercepat pengadaan energi terbarukan. Dengan pendekatan ini, pembangunan PLTS dapat lebih terintegrasi dengan pusat-pusat konsumsi listrik, terutama di kawasan industri strategis.

Di bidang hilirisasi, kementerian baru diharapkan menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan berbagai elemen penting seperti perizinan, pasokan bahan baku, pembangunan pabrik, akses energi, dan pasar. Ketidakselarasan antara kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, dan permintaan pasar saat ini menjadi tantangan utama. Selain itu, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia juga perlu diperhatikan agar nilai tambah dalam negeri benar-benar terwujud.

Kemenko baru dianggap sebagai penentu keberhasilan strategi nasional, karena hanya melalui koordinasi lintas kementerian yang terpadu, seluruh rantai nilai hilirisasi dapat berjalan optimal. Tanpa sinergi yang kuat, risiko terjadinya keterlambatan atau pemborosan investasi tetap mengintai. Oleh karena itu, penting bagi kementerian ini untuk menetapkan target konkret, tenggat waktu, dan mekanisme eskalasi yang efektif guna menjaga momentum pembangunan energi bersih dan industri berkelanjutan.