Ditemukan 3561 berita untuk “hukum”
Kantor Imigrasi Jakarta Barat resmi berkolaborasi dengan BNNP DKI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui koordinasi, edukasi, dan deteksi dini secara berkelanjutan.
22 Oktober 2026
Peserta SPPK Angkatan ke-4 gelar FGD fokus pada tata kelola organisasi dan kepemimpinan berbasis data di Jakarta.
22 Oktober 2026
Operasi gabungan berhasil mengamankan sabu seberat 34,85 gram dalam kegiatan KRYD dan patroli dialogis di Konawe.
22 Oktober 2026
Kapolres Konawe Selatan gelar program Poliran untuk menghubungkan pencari kerja dengan pelatihan dan lowongan melalui kolaborasi Disnakertrans dan BLK Lainea.
22 Oktober 2026
Laode Sinarwan Oda, direktur PT Toshida Indonesia, menjalani sidang tuntutan kasus suap terkait pengurusan LHP Ombudsman senilai Rp1,5 miliar di PN Jakpus.
22 Oktober 2026
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan fondasi kuat untuk kemandirian nasional melalui investasi besar, ketahanan pangan, energi, dan program kesejahteraan yang menjangkau jutaan warga.
22 Oktober 2026
Penutupan 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung memicu lonjakan kinerja PT Timah Tbk hingga 900% dan kenaikan kapitalisasi pasar 280%, seiring pemulihan kedaulatan sumber daya alam nasional.
22 Oktober 2026
Era kepemimpinan Prabowo Subianto menjanjikan transformasi besar di sektor pertambangan, dengan penataan tata kelola, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam berdaulat sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
22 Oktober 2026
Reklasifikasi indeks pasar Indonesia oleh MSCI menuju status standalone berpotensi melepas dana pasif senilai Rp100 triliun jika reformasi tidak konsisten diterapkan.
22 Oktober 2026
Proses lelang proyek jalan Alangga-Motaha di Biro Pengadaan Sultra menuai kekhawatiran akibat ketidaksesuaian teknis dan prosedural yang berpotensi merugikan kontraktor dan negara.
22 Oktober 2026
OJK menetapkan denda total Rp2,5 triliun kepada 971 pihak sepanjang 2026, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
22 Oktober 2026
Penetapan upah minimum provinsi 2027 akan berlandaskan Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan baru, dengan kenaikan ditentukan berdasarkan masukan Dewan Pengupahan dan kebutuhan hidup layak.
22 Oktober 2026