Penertiban Tambang Ilegal Dorong Lonjakan Kinerja PT Timah

Kendari, ıNarasikita - Langkah tegas pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal khususnya pada komoditas timah telah menunjukkan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN dan stabilitas pasar global. Penutupan sekitar seribu titik tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung secara langsung menghentikan aliran bahan baku timah ilegal yang selama ini menjadi andalan industri luar negeri. Akibatnya, sejumlah perusahaan di luar negeri mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika perdagangan komoditas global.

Pernyataan eks Menteri Keuangan periode 1998 menegaskan bahwa industri asing selama ini secara sadar memanfaatkan kelalaian pengawasan di Indonesia untuk mendapatkan timah hasil penyelundupan. “Mereka tahu itu barang ilegal, tapi tetap diterima karena keuntungan yang dihasilkan,” ujar dia dalam perbincangan publik, menyoroti praktik yang telah berlangsung puluhan tahun dan mendukung eksploitasi sumber daya alam tanpa pertanggungjawaban. Penertiban kini menutup celah tersebut dan mengembalikan kontrol atas kekayaan alam ke tangan negara.

PT Timah Tbk menjadi salah satu penerima manfaat utama dari kebijakan ini. Dalam periode semester pertama tahun 2026, perusahaan mencatatkan peningkatan keuntungan mencapai 900% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh pemulihan kinerja operasional, peningkatan penjualan, serta peningkatan nilai kapitalisasi pasar hingga 280%. Angka-angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang konsisten dapat mengubah kondisi BUMN dari rugi menjadi menguntungkan dalam waktu singkat.

Presiden RI menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen penuh terhadap tata kelola yang bersih dan transparan. Dalam dialog dengan para jurnalis dan pakar, ia menyampaikan bahwa penutupan tambang ilegal bukan sekadar tindakan represif, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh potensi ekonomi timah nasional tetap berada dalam koridor negara. “Ini bukan hanya soal keuntungan, tapi soal kedaulatan dan keadilan ekonomi,” tegasnya, menekankan bahwa tidak ada ruang bagi praktik pencurian aset negara dalam struktur pemerintahan dan BUMN.

Pemerintah kini melanjutkan upaya serupa di sektor lain dengan menertibkan ribuan tambang ilegal dan memperkuat struktur BUMN untuk mencegah kebocoran anggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hasil dari sumber daya alam yang dikelola secara sah dan berkelanjutan secara langsung menguntungkan negara dan rakyat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan di masa depan.