Presiden Korea Selatan Buka Pintu Debat Politik Lewat AI

Kendari, ıNarasikita - Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, kembali menjadi sorotan setelah mengunggah jawaban dari asisten kecerdasan buatan Gemini untuk mendukung keputusannya meminta kepala Badan Investigasi Kejahatan Serius (SCIA) dan Kejaksaan hadir dalam rapat kabinet. Unggahan tersebut muncul setelah pelantikan SCIA baru, yang menimbulkan kekhawatiran atas netralitas lembaga tersebut, terutama karena kewenangannya mencakup penyelidikan terhadap pejabat tinggi termasuk presiden.

Kritik datang dari partai oposisi utama, People Power Party (PPP), yang menilai kehadiran kepala lembaga investigasi dalam forum pemerintahan dapat merusak persepsi independensi. Anggota parlemen dari PPP, termasuk Kim Jae-won, Yoon Sang-hyun, dan Na Kyung-won, mengklaim telah memanfaatkan Gemini untuk menilai kebijakan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi mereka berisiko menciptakan persepsi bias, bahkan memperingatkan bahwa pengawasan presiden dapat mengancam objektivitas investigasi.

Polemik semakin memanas ketika sejumlah tokoh oposisi menyoroti ketidaksesuaian antara keputusan presiden dan prinsip netralitas. Mantan pemimpin partai oposisi minoritas, Lee Jun-seok, menyoroti ironi bahwa presiden memilih meminta jawaban AI ketimbang mengandalkan keputusan sendiri. Ia menyindir bahwa jika presiden mengandalkan AI, seharusnya ia ganti saja dengan sistem buatan. Kritik serupa disampaikan oleh mantan Menteri Kehakiman Han Dong-hoon, yang menegaskan bahwa presiden tidak boleh mengintervensi proses hukum, bahkan jika AI mendukungnya.

Menanggapi desakan, Presiden Lee membela diri dengan menyatakan bahwa penggunaan Gemini hanya untuk memverifikasi fakta hukum, bukan sebagai alat pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa kehadiran lembaga investigasi dalam rapat kabinet tidak bertentangan dengan Undang-Undang Organisasi Pemerintah, yang menempatkan lembaga tersebut di bawah otoritas presiden. Pihak Istana Cheong Wa Dae juga menegaskan bahwa narasi bahwa presiden mengandalkan AI secara eksklusif adalah distorsi terhadap fakta.

Penggunaan AI dalam konteks politik ini menunjukkan pergeseran baru dalam debat publik, di mana alat teknologi digunakan tidak hanya untuk analisis, tetapi juga sebagai senjata argumen. Meski tidak menetapkan kebijakan, respons AI justru menjadi alat legitimasi atau pembantah dalam konflik kebijakan, menggambarkan bagaimana teknologi mulai memengaruhi dinamika kekuasaan dan akuntabilitas di ranah demokrasi.