Pencarian

Kejagung mengungkap praktik ekspor nikel ilegal PT CNI di Sulawesi Tenggara melalui manipulasi kadar dan dokumen, menyebabkan kerugian negara Rp401,6 miliar.

31 Agustus 2026

Satgas PKH menguasai kembali 111,71 hektare kawasan hutan di Kutai Kartanegara yang digunakan untuk tambang batu bara ilegal tanpa izin, berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara.

31 Agustus 2026

Meski terkena sanksi dari Satgas PKH di Konawe Utara, PT Tiran Indonesia tetap beroperasi dan menjual ore nikel, memicu pertanyaan soal efektivitas penegakan hukum dan pengawasan kawasan hutan.

31 Agustus 2026

Sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara dipanggil Satgas PKH Kejagung untuk klarifikasi terkait potensi sanksi hingga miliaran rupiah akibat pemanfaatan kawasan hutan ilegal.

31 Agustus 2026

Masyarakat di wilayah lingkar tambang Mandiodo Konut mendesak Kementerian ESDM segera terbitkan RKAB PT Cinta Jaya untuk mencegah kegagalan ekonomi lokal.

31 Agustus 2026

PT Pandu Torobulu di Konawe Selatan belum memulai produksi, hanya melakukan pengupasan overburden karena belum mendapatkan persetujuan RKAB.

31 Agustus 2026

PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) tercatat sebagai perusahaan dengan potensi sanksi hingga Rp2,19 triliun akibat aktivitas di kawasan hutan lindung di Bombana, dengan status kepemilikan yang memicu pertanyaan publik.

31 Agustus 2026

PT Tonia Mitra Sejahtera tercatat sebagai perusahaan dengan potensi sanksi Rp2,19 triliun karena garap hutan lindung di Kabaena, diduga terkait istri Gubernur Sultra, memicu tuntutan transparansi dan penegakan hukum yang adil.

31 Agustus 2026

DPP LAT melalui Satgas Kedaulatan Sumber Daya meminta kejelasan status adat dan komitmen pembangunan dari PT SCM di Routa, didukung Pemprov Sultra untuk fasilitasi dialog resmi.

31 Agustus 2026

Jembatan sepanjang 47 meter di Desa Ulu Sawa, Konawe Utara, resmi dioperasikan setelah kolaborasi TNI, ANTAM, pemerintah daerah, dan masyarakat.

31 Agustus 2026