14 Pejabat Eselon II Kemenkeu Dilantik di Tengah Perbaikan Tata Kelola

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara resmi melantik 14 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (21/9), menandai kelanjutan dari proses penyempurnaan pengisian jabatan yang sebelumnya dimulai pada era Menkeu sebelumnya. Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola institusi, memastikan ketersediaan kepemimpinan yang kompeten dan siap menjalankan tugas strategis. Suahasil menegaskan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari proses penataan struktur yang telah dimulai, dengan fokus pada efisiensi dan kinerja organisasi.

Sejumlah pejabat yang dilantik sebelumnya telah menerima Surat Keputusan (SK) dan telah menjalankan tugas secara operasional, sehingga pelantikan hari ini lebih bersifat formalisasi jabatan. Proses pengisian jabatan untuk tingkatan Eselon III hingga IV, serta struktural di bawahnya, telah selesai secara internal oleh pimpinan unit eselon I masing-masing, tanpa perlu melalui proses pelantikan terbuka. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam penataan struktur organisasi di tingkat bawah, yang mendukung efektivitas operasional.

Pelantikan juga mencakup posisi penting di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dilakukan berdasarkan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penempatan pejabat di KSSK kini lebih terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penyelarasan ini menjadi bagian dari transformasi sistem yang lebih sinergis dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Daftar pejabat yang dilantik mencakup posisi strategis di berbagai wilayah dan unit kerja, seperti Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Seluruh penunjukan didasarkan pada kualifikasi, pengalaman, dan kebutuhan strategis di tiap institusi, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik di bidang keuangan negara.