Harga Beras Diproyeksikan Turun Pekan Ini

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah optimistis harga beras akan mengalami penurunan pada pekan ini, seiring dengan peningkatan distribusi melalui operasi pasar dan penyaluran beras dari stok pemerintah. Menteri Pertanian menegaskan bahwa ketersediaan beras dalam jumlah cukup, termasuk stok Bulog yang mencapai 4,6 juta ton, menjadi fondasi utama untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen. Langkah ini diperkuat dengan pemanfaatan gudang penyimpanan tambahan yang mampu menampung hingga 2 juta ton, menunjukkan komitmen menjamin pasokan yang aman.

Penyaluran beras stabilisasi telah dilakukan secara intensif, terutama ke jaringan ritel modern, guna menjangkau konsumen secara luas. Dalam periode Januari hingga pertengahan September 2026, total penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi. Pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan kuantum sebesar 1 juta ton beras SPHP untuk daerah yang mengalami tekanan harga, serta menyiapkan bantuan pangan beras bagi sekitar 33,4 juta warga di seluruh Indonesia.

Meski stok cukup, harga beras medium naik menjadi Rp14.644 per kilogram pada minggu ketiga September 2026, meningkat dari Rp14.534 di bulan sebelumnya, sementara beras premium naik dari Rp16.382 menjadi Rp16.495 per kilogram. Menteri menilai kenaikan tersebut tidak sejalan dengan kondisi stok yang melimpah. Ia menegaskan bahwa alasan kenaikan harga harus dipertanyakan, terutama ketika pasokan pemerintah masih berada di level aman.

Upaya penertiban terhadap beras fortifikasi yang tidak sesuai standar juga diperkuat. Sebanyak 25 merek telah ditemukan bermasalah dan diberikan surat peringatan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Hingga awal September, semua merek tersebut telah menghentikan produksi dan menarik stok dari peredaran. Pemerintah akan mencabut izin produk yang terbukti melanggar dan menindak pelakunya secara hukum.

Sebagai langkah sementara, peredaran beras fortifikasi dimoratoriumkan hingga standar mutu dan kandungan dipastikan sesuai label. Pemerintah menegaskan tiga jalur penanganan utama: pencabutan izin, moratorium, dan proses hukum. Dengan langkah ini, diharapkan pasar beras dapat kembali stabil dan harga tetap terkendali di tengah kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat.